BPDPKS

 

“Peran BPDPKS Dalam Mencapai Target Net Zero Emission Dan

Kontribusinya Pada Penerimaan Negara”

Oleh : Haykal Aqsara

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perubahan iklim telah menjadi salah satu topik yang paling mendesak di seluruh dunia. Peningkatan suhu global, perubahan cuaca, dan bencana alam yang semakin sering terjadi telah memaksa banyak negara untuk mengambil tindakan nyata dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan emisi CO2 fosil sebesar 692.236.110 ton. Angka ini meningkat 13,14% dibandingkan tahun 2021. Indonesia juga merupakan negara penyumbang emisi karbon terbesar ke-6 di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menurunkan emisi karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim global.

Salah satu target ambisius yang diusung oleh negara-negara di dunia adalah mencapai Net Zero Emission yang merupakan suatu kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer seimbang dengan jumlah karbon yang diserap oleh lingkungan atau melalui teknologi mitigasi. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen dalam perjanjian Paris Agreement, telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai target ini pada tahun 2060.

Sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia bertanggung jawab dalam mengelola emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor ini. Meskipun kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor andalan negara yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, sektor ini juga sering mendapat sorotan karena kaitannya dengan deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri kelapa sawit dan upaya keberlanjutan lingkungan.

Di sinilah peran strategis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi sangat relevan. Badan ini didirikan pada tahun 2015, BPDPKS bertugas untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit dengan tujuan mendukung pengembangan dan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Dana ini tidak hanya digunakan untuk mendukung produktivitas sektor kelapa sawit, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta mempromosikan riset dan inovasi untuk menciptakan industri yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

Salah satu upaya besar yang dilakukan BPDPKS adalah mendukung pengembangan biodiesel dari minyak kelapa sawit, sebuah langkah yang sejalan dengan transisi energi menuju sumber energi terbarukan. Program ini telah membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, sekaligus menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Selain itu, BPDPKS juga aktif dalam mendukung sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan memastikan praktik-praktik keberlanjutan dalam produksi kelapa sawit di seluruh Indonesia. BPDPKS juga berkontribusi melalui program peremajaan kelapa sawit (replanting) yang membantu petani meningkatkan produktivitas tanpa perlu memperluas lahan, sehingga mengurangi risiko deforestasi yang berdampak pada peningkatan emisi karbon. BPDPKS juga terlibat dalam riset dan pengembangan teknologi yang dapat mengurangi emisi, seperti pengolahan limbah sawit menjadi energi alternatif. Dengan berbagai langkah tersebut, BPDPKS membantu mempercepat langkah Indonesia menuju Net Zero Emission, sekaligus memastikan bahwa sektor kelapa sawit tetap berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.

Selain itu, BPDPKS juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara melalui pengelolaan dana dari pungutan ekspor produk kelapa sawit. Pungutan ini berasal dari ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, yang kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program keberlanjutan industri sawit, termasuk pengembangan biodiesel. Program mandatori biodiesel yang didukung oleh BPDPKS tidak hanya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga membuka peluang baru dalam industri energi terbarukan, yang pada gilirannya menambah pendapatan negara melalui peningkatan produksi dan penjualan biodiesel. Ekspor biodiesel yang meningkat juga memberikan devisa tambahan bagi negara, memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia.

Selain itu, BPDPKS membantu industri kelapa sawit Indonesia untuk tetap kompetitif di pasar internasional dengan memastikan praktik keberlanjutan yang sesuai dengan standar global melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara yang mewajibkan standar lingkungan yang ketat, sehingga meningkatkan volume ekspor dan nilai tambah produk sawit. Peningkatan ekspor ini berdampak langsung pada penerimaan pajak dan devisa negara. Di tingkat domestik, program BPDPKS, seperti peremajaan kelapa sawit (replanting), juga menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah perkebunan. semakin banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ini, pendapatan dari pajak penghasilan serta peningkatan konsumsi domestik juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Secara keseluruhan, melalui dukungan terhadap industri sawit yang lebih ramah lingkungan, BPDPKS tidak hanya menjaga keberlanjutan ekonomi industri sawit, tetapi juga memperkuat penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk energi, ekspor, dan ketenagakerjaan.

BPDPKS memainkan peran strategis dalam mendukung upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Melalui program mandatori biodiesel, sertifikasi ISPO, serta berbagai inisiatif keberlanjutan lainnya, BPDPKS berhasil mendorong transisi energi terbarukan dan pengelolaan industri kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan. BPDPKS, sebagai lembaga pengelola dana perkebunan kelapa sawit, berhasil menunjukkan bahwa industri kelapa sawit dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Ke depan, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat akan semakin penting untuk memastikan keberhasilan Indonesia mencapai Net Zero Emission tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.